Seorang legislator dari Fraksi Golkar meminta pemerintah menyiapkan strategi yang jelas untuk menghadapi potensi penggantian sebagian tugas aparatur sipil negara (ASN) oleh kecerdasan buatan.
Digitalisasi dinilai penting untuk mengoptimalkan pelayanan publik, namun tetap diperlukan kajian mendalam mengenai dampaknya terhadap tenaga kerja dan struktur birokrasi.
Dorongan ini muncul di tengah meningkatnya adopsi AI di berbagai sektor. Pemerintah diharapkan merancang peta jalan yang menyeimbangkan efisiensi teknologi dengan perlindungan terhadap pekerja.